Tantangan Pengembangan Teknologi Informasi di Pemerintah Daerah
Wednesday, 10 March 2010 11:32
Heri Hidayat Makmun
Oleh Hartono Wiryawan
Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka birokrasi harus menggunakan cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka birokrasi harus membangun sebuah sistem informasi pada berbagai fungsi pelayanannya. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.
Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini.
Read more...
Kembaliannya Papua Barat Ke RI
Sunday, 07 March 2010 14:43
Heri Hidayat Makmun
Oleh Heri Hidayat Makmun Dalam usaha untuk melakuakan Pembebasan Irian Barat (Papua Barat sekarang ini), maka dilaksankanlah Operasi Trikora pada tahun 1961. Konflik Indonesia Belanda ini berjalan selama hampir dua tahun.
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Setelah perang berakhir dan memaksa Belanda angkat kaki dari Papua.Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Amerika Serikat dan Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, berinisiatif untuk menyelenggarakan perundingan di Gedung Markas PBB, New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Hasil dari perundingan itu Pihak Belanda dan Indonesia menandatangai New York Agreements , hal ini berarti Pihak Belanda menerima penafsiran baru ini dan poin-poin yang telah di bicarakan diakhir kesepakatan. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Perwakilan Belanda dan Perwakilan Indonesia pada jam 6:30 pagi tanggal 15 Agustus 1962 di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, kecuali penambahan detail tubuh, kesepakatan akhir identik dengan kesepakatan awal dicapai pada 31 Juli 1962. Di antara rincian ini adalah ketentuan bahwa biaya administrasi dari UNTEA akan dibagi rata antara Belanda dan Indonesia. Pada plebisit yang diproyeksikan di Papua Barat, pilihan akan menjadi hanya (a) Apakah untuk tetap dengan Indonesia? dan (b) Apakah akan memisahkan diri dari NKRI?.
Last Updated on Sunday, 07 March 2010 15:08
Read more...
|
Anomali Pasar Bebas Ala David Ricardo
Monday, 08 March 2010 12:51
Heri Hidayat Makmun
Oleh Heri Hidayat Makmun Perdagangan bebas seakan menjadi keharusan, walaupun itu sebenarnya adalah akibat fenomena tekanan negara-negara yang ingin membanjiri negara lain dengan produk dan jasanya. Tentu ini seakan terlalu provokatif tetapi kenyataan di pasar itulah yang terjadi. Awalnya perdagangan bebas dikenalkan oleh David Ricardo, seorang ekonomis Inggris yang mengembangkan teori perdagangan bebas, memiliki keuntungan komparatif, dimana setiap negara memiliki spesialisasi produk tertentu yang yang nantinya dapat diperdagangkan dengan negara lain dan dapat memberikan keuntungan masing-masing. Jadi, setiap negara memiliki kesempatan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Seperti contohnya Jepang memiliki spesialisasi dalam industry automatif dan Indonesia menyediakan perkebunan karet yang diproduksi menjadi ban mobil. Efisiensi dan produktifitas Jepang dalam berproduksi akan ditambah lagi dengan efisiensi dan produktifitas Indonesia dalam memproduksi ban mobil. Pada awalnya mungkin pasar hanya berpikir bahwa pasar bebas hanya terkait dengan komoditas tertentu, tetapi ternyata perdagangan bebas juga sudah masuk ke penyediaan pasar tenaga kerja yang terampil dari seluruh dunia yang akan bebas masuk Negara saja yang dianggap paling menjanjikan. Tetapi tentu Perusahaan diseluruh dunia yang ikut dalam perdagangan bebas juga akan mendapatkan tenaga yang sangat ahli dari berbagai negara. Pertanyaan apakah pasar bebas dapat berjalan sesuai dengan keyakinan David Ricardo tersebut? Pertanyaan ini menjadi sedikit ada jawaban, walaupun masih kabur. Saat sekarang ini, Kita melihat fenomena membanjirnya produk-produk China ke banyak negara, apalagi negara yang terikat perjanjian FTA, tanpa ada timbal balik yang memadai kepada negara pengimport. Apakah neraca perdagangan negara-negara di dunia telah seimbang dan adil? Pertanyaan selanjutnya apakah tenaga ahli automotif Jepang dijamin tidak hengkang ke negara lain yang memiliki kapital besar untuk ikut juga memproduksi mobil seperti Jepang? Pertanyaan lain lagi, di Indonesia bisa menanam karet, tetapi di Jepang tidak, apakah ada jaminan bawah lahan karet atau industri pengolahan karet di Indonesia tidak dibeli investor Jepang?
Last Updated on Monday, 08 March 2010 22:16
Read more...
Nasib Negara Pemilik Hutan
Saturday, 06 March 2010 14:17
Heri Hidayat Makmun
Oleh Srii Megawati 
Indonesia yang memiliki 10% hutan dunia, yang merupakan hutan tropis sebagai paru-paru dunia harus menjaga dan melestarikan isinya. Luas dan terpencarnya hutan tropis ini dalam berbagai pulau di nusantara menyulitkan pemerintah Indonesia untuk menjaga dan merawat keberadaan hutan penghasil oksigen andalan dunia ini.
Kemampuan anggaran Indonesia yang lemah, sosial ekonomi penduduk sekitar hutan yang masih bergantung pada hutan, kezaliman orang-orang memanfaatkan hutan hanya untuk kepentingan jangka pendek, bencana alam, kebakaran hutan dan sebagainya mempersulit upaya-upaya pemerintah dalam melestarikan hutan Indonesia ini.
Bulan-bulan kedepan Juli, Agustus, September dan November yang menjelang musim-musim panas biasanya kita mengalami ritual rutin yang menjadi kecaman negara-negara tetangga kita bahkan dunia, yaitu kebakaran hutan. Asap dan polusi yang menyebar sampai negara-negara tetangga kita menbuat Singapura, Malaysia dan Thailand menganggap pemerintah Indonesia tidak becus dalam menjaga hutan kita. Keluhan mereka atas ekpor asap kita yang tidak mereka inginkan disampaikan dalam berbagai forum dunia yang mempermalukan bangsa Indonesia.
Last Updated on Sunday, 07 March 2010 11:19
Read more...
|