Oleh Heri Hidayat Makmun

Dalam usaha untuk melakuakan Pembebasan Irian Barat (Papua Barat sekarang ini), maka dilaksankanlah Operasi Trikora pada tahun 1961. Konflik Indonesia Belanda ini berjalan selama hampir dua tahun.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Setelah perang berakhir dan memaksa Belanda angkat kaki dari Papua.Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Amerika Serikat dan Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, berinisiatif untuk menyelenggarakan perundingan di Gedung Markas PBB, New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann.

Hasil dari perundingan itu Pihak Belanda dan Indonesia menandatangai New York Agreements , hal ini berarti Pihak Belanda menerima penafsiran baru ini dan poin-poin yang telah di bicarakan diakhir kesepakatan. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Perwakilan Belanda dan Perwakilan Indonesia pada jam 6:30 pagi tanggal 15 Agustus 1962 di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, kecuali penambahan detail tubuh, kesepakatan akhir identik dengan kesepakatan awal dicapai pada 31 Juli 1962. Di antara rincian ini adalah ketentuan bahwa biaya administrasi dari UNTEA akan dibagi rata antara Belanda dan Indonesia. Pada plebisit yang diproyeksikan di Papua Barat, pilihan akan menjadi hanya (a) Apakah untuk tetap dengan Indonesia? dan (b) Apakah akan memisahkan diri dari NKRI?.

Sekretaris Jenderal diberi wewenang untuk mengirim, setidaknya satu tahun sebelum pelaksanaan penentuan nasib sendiri, Perwakilan PBB untuk Papua Barat yang akan mengawasi persiapan untuk plebisit. Perwakilan PBB dan Pemerintah Indonesia akan menyampaikan laporan akhir kepada Sekretaris-Jenderal, tentang hasil dari penentuan nasib sendiri kepada Majelis Umum PBB. Sebuah perjanjian tambahan disediakan untuk gencatan senjata efektif 18 Agustus 1962 dan bahwa pengalihan kewenangan administratif ke Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin setelah tanggal 1 Mei 1963.

Kedua Pemerintah bertukar instrumen ratifikasi pada tanggal 20 September 1962, dan hari berikutnya mensponsori sebuah resolusi Majelis Umum wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengimplementasikan perjanjian. Dia ditunjuk Brigadir Said Uddin Khan dari Pakistan sebagai komandan Pasukan Keamanan PBB (UNSF) untuk memelihara hukum dan ketertiban dan mengawasi gencatan senjata di Papua Barat.

UNSF pasukan mulai tiba pada bulan September sampai mereka mencapai kekuatan personel sejumlah 1.600. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Djalal Abdoe, dari Iran, PBB diangkat sebagai Komisaris dan ia tiba di Papua Barat pada tanggal 15 November 1962.

Dari situ, asumsi kontrol administratif oleh Indonesia berjalan lancar, cepat dan tanpa insiden. Ratusan Indonesia-guru, ilmuwan, dokter dan perawat, dan administrator-dikirim ke Papua Barat untuk melayani dengan UNTEA. Pemerintah Indonesia membantu UNTEA membuka sekolah baru dan membangun infrastruktur. Omset formal kontrol administratif terjadi lebih awal daripada jadwal-oleh beberapa jam-di 12:30 pada tanggal 1 Mei 1963. Sebagai penduduk asli Papua Barat segera diangkat Gubernur.

Sejak diserahkan kepada Indonesia sejak 15 Agustus 1962, ini berarti Pemerintah Indonesia harus segera menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri oleh Rakyat Papua. Metode dan prosedur tindakan penentuan nasib sendiri tersebut di persiapkan, pihak-pihak independen dan Wakil PBB di undang.

Indonesia tidak menganggap perlu bahwa latihan (gladi resik) dilakukan dengan cara yang mengikuti tradisi Barat. Selain itu, situasi demografi lazim pada waktu itu tidak memungkinkan cara plebisit di Barat berlangsung. Latihan ini dilakukan selama periode beberapa bulan pada tahun 1969 dalam bentuk serangkaian konsultasi dengan dewan suku di wilayah itu. Proses ini didasarkan pada tradisi Indonesia mencapai konsensus (mushawarah) melalui konsultasi (mufakat) 1. Hal ini dilakukan sesuai dengan metode dijalankan secara luas perwakilan politik di berbagai bagian dunia di mana masyarakat memilih wakil-wakil mereka dan wakil-wakil mereka melakukan tindakan politik atas nama masyarakat masing-masing.

Proses ini rumit oleh kegiatan-kegiatan yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetapi ini tidak cukup kuat juga tidak punya cukup dukungan untuk menggagalkan pelaksanaan pilihan bebas. Tentu saja Pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir tindakan-tindakan teror dan intimidasi oleh beberapa orang yang bertindak melawan mayoritas rakyat Papua memaksa tujuan-tujuan politik mereka sendiri. Contoh dari tindakan teror ini adalah penculikan anggota dewan lokal Jayapura.

Sepanjang proses itu, para Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Duta Besar Fernando Ortiz-Sanz dari Bolivia, hadir dalam cara yang membantu memastikan karakter demokratis latihan. Para Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB itu sadar bahwa ia tidak memiliki otoritas politik atau administrative , sementara itu ia memberi saran dan membantu pihak berwenang Indonesia dalam melaksanakan latihan tersebut. Para pejabat Indonesia menerima banyak dari usulan dan rekomendasi.

Staf PBB hadir selama konsultasi dengan dewan perwakilan, selama pemilihan anggota majelis-majelis konsultatif dan ketika tindakan pilihan bebas dibuat. Dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengakui bahwa ada petisi diserahkan kepada dia menentang pengalihan administrasi Papua Barat ke Indonesia. Tetapi ada juga yang baik memihak sejumlah petisi integrasi dengan Indonesia.

Dalam setiap kasus, jawaban yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan untuk pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah konsensus bulat mendukung tersisa dengan Indonesia. Menyelesaikan laporan, ia menulis: "Akhirnya, atas dasar fakta-fakta yang disajikan dalam laporan ini dan dokumen-dokumen dimaksud, dapat dinyatakan bahwa dengan keterbatasan yang ditetapkan oleh karakteristik geografis wilayah dan situasi politik secara umum di daerah, suatu tindakan pilihan bebas telah terjadi di Papua Barat sesuai dengan praktek Indonesia, di mana wakil-wakil dari penduduk yang telah menyatakan ingin tetap tinggal dengan Indonesia ".

Pada tanggal 2 Agustus 1969, Adam Malik, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, secara resmi memberitahu Sekretaris Jenderal PBB bahwa rakyat Papua Barat telah dipilih dengan suara bulat untuk tinggal dengan Indonesia.

Tanggal 19 November 1969, sebagai tanggapan terhadap laporan dari Sekretaris Jenderal PBB pada pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua Barat, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang di dalamnya "Membawa catatan dari laporan Sekretaris umum dan mengakui dengan penghargaan pemenuhan oleh Sekretaris Jenderal dan wakil dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka di bawah Perjanjian 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai New Barat Guinea ". Dengan demikian, kembalinya Papua, kemudian dikenal sebagai Papua Barat, ke Indonesia sebagai salah satu propinsi itu akhirnya selesai.

Prestasi PBB dalam Pemulihan Papua Barat ke pangkuan Republik Indonesia ditandai sebagai suatu titik balik dalam kerjasama antara PBB dan Indonesia. Hal ini sering dikutip sebagai salah satu prestasi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa internasional. Contoh klasik dari diplomasi preventif seperti mendahuluinya perang yang akan membawa bencana bagi kedua belah pihak dan penyebab perdamaian global dan stabilitas.

Kebijaksanaan dan prestise dari Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, tentu saja sangat berjasa dalam masalah ini. Bukan perkara mudah untuk mengangkat isu ini terus ada dalam meja perundingan dalam situasi yang sangat mudah menguap. Nasionalisme rakyat Indonesia yang besar pada saat itu, membuat rasa suka cita yang luar biasa atas pemulihan Papua Barat kembali ke RI. Itu adalah hal yang sangat penting bagi rakyat Indonesia pada saat mereka berada dalam gejolak pembentukan dasar dari nation-building dan konsolidasi nasional di bawah Presiden Soekarno.