Oleh Hartono Wiryawan
Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka birokrasi harus menggunakan cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka birokrasi harus membangun sebuah sistem informasi pada berbagai fungsi pelayanannya. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.
Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini.
Pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efesien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
Pengembangan sistem informasi menjadi kunci bagi terwujudnya berbagai tuntutan perbaikan birokrasi seperti yang dicanangkan Word Bank, UNDP atau prinsip-prinsip yang dikemukakan David Osbome dan Ted Gaebler pada buku mereka yang berjudul reinventing government tersebut. Dalam masa mendatang Pemerintah Daerah ditantang untuk dapat mengembangkan aplikasi yang didukung oleh teknolog informasi secara mandiri dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sumber daya insani yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Sebagai sampel penulis mengambil contoh pada Kabupaten Way Kanan Lampung yang mengembangkan aplikasi keuangannya secara mandiri. Pengembangan aplikasi TI tidak dapat hanya sekali buat selesai dan semua masalah dapat di atasi, tetapi harus didasari oleh semangat untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terus menerus (going concern to good services) sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang berubah-ubah dengan melakukan pengembangan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terkini (developing life cycle) untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai manifestasi tanggungjawab moral untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat luas.
Seperti kita ketahui dalam fenomena pengembangan sistem informasi sulit sekali untuk mendapatkan sebuah sistem informasi yang ideal dalam sekali pengembangan saja tanpa melakukan proses developing life cycle. Apalagi jika pengembangan sistem informasi semata hanya memalui pendekatan proyek semata yang terbukti banyak menyebabkan kegagalan.
Pada hakekatnya pengembangan sebuah sistem informasi adalah untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan terus-menerus sebuah organisasi agar dapat menjalankan fungsinya, bukan hanya sekedar mengadakan barang bukti berupa software sistem informasi saja. Kalimat kuncinya adalah menjawab dan memenuhi kebutuhan terus-menerus. Itulah filosofi yang dibangun dalam pengembangan SIKeu Way Kanan di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang pengembangan sistem aplikasinya dibangun dan dikembangkan oleh Sdr. Heri Hidayat, SE, MM dan Tim.
Tim ini juga melakukan pengembangan dan penyesuaian teknologi terkini yang berkembang terus tidak ada henti, seperti penyesuaian dengan system operasi, teknologi jaringan, teknologi pengaksesan database, sistem keamanan dan pengendalian resiko virus, dan berbagai perkembangan teknologi lainnya yang terkait dengan sistem aplikasi.
Heri Hidayat dan Tim berupaya menyesuaikan perkembangan teknologi tesebut agar sistem aplikasi dapat berjalan pada semua sistem operasi yang berkembang sekarang ini, seperti perkembangan dari Windows 97, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 dan sistem operasi yang berbasis server seperti Windows Server 2000, Windows Server 2003 dan Windows Server 2008. Untuk itu riset dan pengembangan terhadap penyesuaian tersebut tidaklah mudah, tetapi jika tidak dilakukan maka software akan mengalami bug akibat ketidak sesuaian sistem operasi dan teknologi yang digunakan.
Ini merupakan contoh saja dari banyak kasus yang terkait dengan perubahan lingkungan sistem operasi yang mau tidak mau harus diikuti. Belum lagi perkembangan sistem keamanan untuk mengendalikan kejahatan virus yang akan mengancam data setiap saat. Virus tidak saja akan mengganggu sistem operasi tetapi juga berbagai file sistem aplikasi yang terkait atau digunakan oleh software aplikasi yang dapat melumpuhkan jalannya sistem. Perkembangan kejahatan virus tentu juga harus diikuti agar dapat melindungai sistem aplikasi yang dibangun oleh pemda agar lebih aman.
Kita dapat menilai sebuah sistem informasi yang kita bangun apakah sesuai, handal dan akurat baru dapat kita ketahui setelah masa pemakaian dalam satu periode pemakaian. Seperti sistem informasi yang mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah yang berpriode satu tahun anggaran, maka setelah satu tahun anggaran itulah maka sistem informasi yang kita miliki itu sudah dapat berjalan baik atau belum. Bahkan setelah kita lakukan perbaikan dan dijalankan dalam satu periode tahun anggaran ternyata kita juga belum merasa mendapatkan sebuah sistem informasi yang ideal.
Memang betul bahwa proses pemeliharaan, riset dan pengembangan sistem aplikasi tidak murah. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemampuan SDM yang menangani teknologi informasi, seperti ketersediaan buku-buku komputer, buku-buku peraturan perundangan pengelolaan keuangan dan akuntansi publik. Mengikut sertakan staf Ti dalami pelatihan, bimtek dan sebagainya.
Di Pemkab Way Kanan, Heri Hidayat dan Tim membangun sendiri perpustakaan buku dan perpustakaan skript dan e-book untuk operasional Tim TI dengan dana swadaya Sdr. Heri HIdayat sendiri. Begitu juga dengan kursus dan pelatihan jaringan, teknologii terbaru dan sebagainya yang dilakukan masih dengan swadaya. Ini memang bisa terjadi hanya jika ada komitmen besar dari para personal yang mengembangkan sistem aplikasi. Keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem aplikasi yang dibangun hanya sekedar proyek dan sekali buat tanpa melalui proses pemeliharaan yang serius bakal akan sia-sia, karena sistem tersebut akan tertimpa oleh perkembangan lingkungan operasi seperti yang penulis contohkan di atas. Untuk itulah maka aplikasi TI untuk maksud apapun dalam membantu proses pelayanan publik oleh Pemda harus dilakukan pengembangan terus-menerus secara mandiri selama masa penggunaannya. Inilah yang menjadi tantangan dalam pengembangan aplikasi diberbagai daerah di Indoneisa.
Walaupun dalam kondisi keterbatasan sumber daya seperti yang saya contohkan di Kabupaten Way Kanan tadi, jika semangat dan pengembangan terus-menerus ini dilakukan secara konsisten, maka kemungkinan untuk mendapatkan sebuah sistem informasi yang ideal lebih mungkin untuk dicapai.
