Indonesian peoples thing..

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Home

Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat

Email Cetak PDF
Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 

Oleh Sri-Edi Swasono


Pendahuluan

Kita telah terjebak ke dalam kelatahan dan “salah kaprah” yang sangat berbahaya, yaitu bahwa Reformasi secara keliru diberi arti merubah UUD 1945 secara total, substansial dan mendasar.

Kita membaca dari berbagai media massa, banyak pendapat dikemukakan menyimpulkan tidak “tuntasnya” melakukan amandemen seluruh pasal UUD 1945 selesai di amandemen secara keseluruhan merupakan suatu kegagalan dari MPR dalam berprestasi optimal. Seolah-olah yang disebut MPR yang berprestasi optimal adalah apabila semua pasal selesai dirubah, baik substansial, struktural maupun redaksional. Tidak hanya itu saja bahkan dari pemberitaan-pemberitaan dan kenyataan yang dapat kita saksikan selama ini, nampak sekali kurangnya kehati-hatian, hantem kromo dan awut-awutan, tidak jarang terintip semangat mereka “merubah demi kegemaran untuk melakukan perubahan”.

Kiranya ada semacam kelengahan politik dan sekaligus kelengahan kultural terjadi di lingkungan MPR, yaitu secara keliru hendak merubah sistem ketatanegaraan NKRI dengan cara mengintrodusir sistem bikameral. Langkah ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur oleh UUD 1945 sebagai negara unitaris yang hanya mengenal monokameral. Hal ini secara mendasar merubah keseluruhan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara. Sedangkan tugas MPR di dalam Sidang Tahunan adalah untuk menyempurnakan UUD 1945 dalam rangka memperkukuh NKRI sesuai tuntutan Reformasi, tidak untuk merombak UUD 1945 dan tidak pula untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru.

Dengan demikian kita lengah pula baik secara politik maupun kultural bahwa mempertahankan pasal-pasal asli tertentu baik substansi, struktur maupun redaksional berdasarkan kajian dan kebenaran, setelah melalui adu agrumentasi dan deliberasi sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan tujuan Reformasi, adalah juga merupakan suatu prestasi gemilang dari MPR.


Siapa yang disebut Rakyat?

Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamaan rakyat, adalah bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi yang melingkupinya.

Sekali lagi, siapa yang disebut “rakyat”? Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemoh yang biasanya melanjutkan bertanya, “bukankah seorang konglomerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat?” Tentu! Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat.

“Rakyat” adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “the common people”, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan dengan “kepentingan publik”, yang berbeda dengan “kepentingan orang-seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “public interest” atau “public wants”, yang berbeda dengan “private interest” dan “private wants”. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara “individual privacy” dan “public needs” (yang berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa “social preference” berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari “individual preferences”. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu.

Mereka yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (mutuality) dan “asas kekeluargaan” (brotherhood, bukan kinship) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “vox populi vox Dei”, di mana rakyat lebih dekat dengan arti “masyarakat” atau “ummat”, bukan dalam arti “penduduk” yang 210 juta. Rakyat atau “the people” adalah jamak (plural), tidak tunggal (singular).

Dari sini perlu kita mengingatkan agar tidak mudah menggunakan istilah “privatisasi” dalam menjuali BUMN. Yang kita tuju bukanlah “privatisasi” tetapi adalah “go-public”, di mana pemilikan BUMN meliputi masyarakat luas yang lebih menjamin arti “usaha bersama” berdasar atas “asas kekeluargaan”.

Pasal 33 UUD 1945 Perlu Dipertahankan

Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan test untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Saat ini Pasal 33 UUD 1945 (ide Bung Hatta yang dibela oleh Bung Karno karena memangku ide “sosio-nasionalisme” dan ide “sosio-demokrasi”) berada dalam bahaya. Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan diamandemen, tetapi substansi dan dasar kemuliaan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang dikandungnya akan diubah, artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan besar tidak mengenal platform nasional Indonesia.

Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis pasti mengerti arti “disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak emancipatory) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang participatory dan emancipatory).

Mari kita baca Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 “… Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya …”. Bukankah sudah diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-orang yang berkuasa akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber-KKN karena melalaikan asas kekeluargaan. Bukankah terjadinya ketidakadilan sosial-ekonomi mass poverty, impoverishmen dan disempowerment terhadap rakyat karena tidak hidupnya asas kekeluargaan atau brotherhood di antara kita? Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan, keadilan sosial-ekonomi implisit di dalamnya.

Dari Penjelasan UUD 1945 juga kita temui kalimat “… Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam praktek …”. Ini kiranya jelas, self-explanatory.

Pasal 33 UUD 1945 akan digusur dari konstitusi kita. Apa salahnya, apa kelemahannya? Apabila Pasal 33 UUD 1945 dianggap mengandung kekurangan mengapa tidak disempurnakan saja dengan ayat-ayat tambahan, dengan tetap mempertahankan 3 ayat aslinya.

Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global solidarity dan global mutuality. Makin berkembangnya aliran sosial-demokrasi (Anthony Giddens, Tony Blair, dll) makin meningkatkan relevansi Pasal 33 UUD 1945 saat ini. Saat ini 13 dari 15 negara Eropa Barat menganut paham sosial-demokrasi (Dawam Rahardjo, 2000).

Memang tidak akan mudah bagi mereka untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 tanpa memiliki platform nasional, tanpa memiliki ideologi kerakyatan, ataupun tanpa memahami cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang saat ini tetap relevan. Mereka (sebagian ekonom junior) kiranya tidak suka mencoba memahami makna “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1 Pasal 33). “Kebersamaan” adalah suatu “mutuality” dan “asas kekeluargaan” adalah “brotherhood” (bukan kinship) atau “broederschap”, bahasa agamanya adalah ukhuwah, yang mengemban semangat kekolektivan dan solidaritas sosial. Pura-pura tidak memahami makna mulia “asas kekeluargaan” terkesan untuk sekedar menunjukkan kepongahan akademis belaka. “Asas kekeluargaan” adalah istilah Indonesia yang sengaja diciptakan untuk memberi arti brotherhood, seperti halnya persatuan Indonesia” adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan “kerakyatan” adalah istilah Indonesia untuk demokrasi.

Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”, “kisanak”, “sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menanggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks rahmatan lil alamin.

Jadi asas kekeluargaan yang brotherhood ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang dipelihara oleh Wetboek van Koophandel (KUHD). Itulah sebabnya UUD 1945 memiliki Aturan Peralihan, yang Ayat II-nya menegaskan bahwa sistem hukum kolonial berdasar KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD, dll tetap berlaku secara temporer, yang berkedudukan sebagai “sementara sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945”, artinya dalam posisi “peralihan”. Jadi yang tidak tahu, lalu ingin menghapuskan ketiga ayat Pasal 33 UUD 1945 itu adalah mereka yang mungkin sekali ingin merubah cita-cita dasar Indonesia Merdeka.

Mengulang yang disinggung di atas, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana “partisipasi” dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan “emansipasi”. Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi genuine tanpa adanya emansipasi.

Pasal 33 UUD 1945 tidak punya andil apapun dan keterpurukan ekonomi saat ini, suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (debt-trap) yang seganas ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak ikut memperlemah posisi ekonomi Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter. Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut salah apa-apa dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya trickle-up mechanism yang eksploitatif terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (disempowerment) dan pemiskinan rakyat (impoverishment). Lalu, mengapa kita memaki-maki Pasal 33 UUD 1945 dan justru mengagung-agungkan globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan bagi kita? Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju dan mengambil peran global dalam membentuk tata baru ekonomi mondial. Tiga butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 tidak harus digusur, tetapi ditambah ayat-ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional tetapi juga karena tepat dan benar. Kami mengusulkan berikut ini sebagai upaya amandemen UUD 1945, yang lebih merupakan suatu upaya memberi “addendum”, menambah ayat-ayat, misalnya untuk mengakomodasi dimensi otonomi daerah dan globalisasi ekonomi, dengan tetap mempertahankan tiga ayat aslinya.

Wilopo vs Widjojo

Perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 (terutama Ayat 1-nya) sudah dimulai sejak awal. Yang paling pertama dan monumental adalah perdebatan pada tanggal 23 September 1955 antara Mr. Wilopo, seorang negarawan, dengan Widjojo Nitisastro, mahasiswa tingkat akhir FEUI.

Di dalam perdebatan itu kita bisa memperoleh kesan adanya bibit-bibit untuk ragu meminggirkan liberalisme sebagai peninggalan kolonial serta menolak koperasi sebagai wadah kekuatan rakyat dalam keekonomian nasional, betapapun hanya tersirat secara implisit, dengan memadukan tujuan untuk mencapai “peningkatan pendapatan perkapita” dan sekaligus “pembagian pendapatan yang merata”, sebagaimana (tersurat) dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro.

Di awal penyajiannya dalam debat itu, Widjojo Nitisastro menyatakan adanya ketidaktegasan akan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, kemudian mempertanyakannya, apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh “kontradiksi inheren” yang dikandungnya (karena masih mengakui adanya perusahaan swasta yang mengemban semangat liberalisme, di samping perusahaan negara dan koperasi), ataukah karena akibat tafsiran yang kurang tepat. Pertanyaan Widjojo Nitisastro semacam itu sebenarnya tidak perlu ada apabila beliau menyadari makna Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 dan mengkajinya secara mendalam.

Di samping itu, menurut pendapat saya, Widjojo Nitisastro alpa memperhatikan judul Bab XIV UUD 1945 di mana Pasal 33 (dan Pasal 34) bernaung di dalamnya, yaitu “Kesejahteraan Sosial”, sehingga beliau terdorong untuk lebih tertarik terhadap masalah bentuk-bentuk badan usaha (koperasi, perusahaan negara dan swasta) daripada terhadap masalah ideologi kerakyatan yang dikandung di dalam makna “Kesejahteraan Sosial” itu. Akibatnya beliau alpa pula bahwa yang paling utama berkaitan dengan kesejahteraan sosial adalah “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” (ayat 2 Pasal 33 UUD), di luar cabang-cabang produksi itu (ditegaskan Bung Hatta) swasta masih memperoleh tempat.

Terlepas dari itu Widjojo Nitisastro pada tahun 1955 itu telah menekankan pentingnya negara memainkan peran aktif dalam pengendalian dan melaksanakan pembangunan ekonomi (alangkah baiknya apabila kaum Widjojonomics saat ini mengikuti pandangan Widjojo yang dikemukakannya ini, yang saya anggap bagian ini tepat sekali).

Sementara Mr. Wilopo menangkap ide kerakyatan dan demokrasi ekonomi (istilahnya: mengikuti jalan demokratis untuk memperbaiki nasib rakyat). Beliau mendukung agar negeri ini tidak berdasarkan konsep liberalisme ekonomi sebagai bagian dari pelaksanaan Asas-Asas Dasar (platforms) yang dianut oleh konstitusi kita (UUDS, pen.). Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa “sejak semula sudah diakui bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang muncul dalam UUDS sebagai Pasal 38, memang sangat penting, karena dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (asas ekonomi kolonial, pen.) dengan suatu asas baru (asas ekonomi nasional, yaitu asas kekeluargaan, pen.).

Dalam berbagai artikel saya telah menindaklanjuti pemikiran Mr. Wilopo ini dengan mengemukakan bahwa Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan sumber hukum yang perlu kita perhatikan. Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Artinya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan “asas kekeluargaan” berlaku bagi Indonesia sejak ditetapkan berlakunya UUD 1945, namun tetap masih berlaku pula peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali KUHD (Wetboek van Koophandel) yang berasas perorangan (liberalisme). Pasal 33 UUD 1945 berlaku secara permanen, sedang KUHD sebagai akibat Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku secara temporer (transisional). Mereka yang mau memahami kedudukan Pasal 33 UUD 1945 dan asas kekeluargaan hendaknya memahami kedudukan peraturan perundangan mengenai keekonomian dalam konteks Aturan Peralihan ini.

Penutup: Siapa yang berdaulat, pasar atau rakyat?

Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar-bebas. Kita telah “menobatkan” pasar-bebas sebagai “berdaulat”, mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menobatkan pasar sebagai “berhala” baru.

Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini.

Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada rakyat, petani, nelayan, dst dst. Mengapa pasar di Jepang dapat diatur bersahabat dengan petani Jepang, sehingga beras di Jepang per kilo yang mencapai harga rupiah sebesar Rp. 30.000,- para importir Jepang tidak mengimpor beras murah dari luar negeri. Mengapa pula kita harus “memperpurukkan” petani-petani kita, justru ketika kita petani sedang panen padi, kita malah mengimpor beras murah dari luar negeri?

Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah sekedar (1) kelompok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar negeri/komprador, para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst); (2) para penguasa stok barang (termasuk penimbun dan pengijon); (3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-belinya lemah. Pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama (baca: para penguasa pasar dan penentu pasar).
Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to fully rely-on , tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai “alat” ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara.

Apabila pasar tidak dikontrol oleh negara, apabila pasar kita biarkan bebas sehingga pasar-bebas kita jadikan “berhala” dan kita nobatkan sebagai berdaulat, maka berarti kita membiarkan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 jelas menegaskan rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar.

Demikian itulah, apabila kita ingin mempertahankan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 UUD 1945 hendaknya tidak dirubah, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah kata-kata dan makna mulia yang harus tetap dipertahankan. Menghilangkan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” bisa diartikan sebagai mengabaikan nilai-nilai agama, mengabaikan moralitas ukhuwah di dalam berperikehidupan yang menjadi kewajiban agama.

“Kesejahteraan Sosial” sebagai jugul Bab XIV UUD 1945 pun tidak perlu dirubah atau diganti dengan memasukkan perkataan “Ekonomi”, sebab “ekonomi” adalah derivat atau alat untuk mencapai “kesejahteraan sosial” itu.

Sumber : www.bappenas.go.id


+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
 
=)=D=(XD:dizzy:T_T:blush:^_^=_=-_-:pout::angry:
=Oo_O:snicker::eyebrow::sigh::sick::whisper::whistle::nuu::gah::flame::cool:
:shy::kawaii::notfunny::snooty::uhh:X_XXB:talkbiz::grr::onoes::psychotic::scared:
:evil::nomnom::zombie::want::drunk::love::meow::music:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
+/- Comments
Add New Search

Berita Terkait Lainnya :.

Pemutakhiran Terakhir ( Jumat, 25 Juni 2010 04:26 )  

Media Sosial Menjadi Alat Penting Diplomasi Publik
28/01/2014 | Tim Admin Indonesian Voices

“Media sosial merupakan instrument penting dalam diplomasi publik”, tegas Duta Besar A.M. Fachir, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI dalam paparannya di  [ ... ]


Kerjasama IORA Untuk Kepentingan Nasional Indonesia
28/01/2014 | Tim Admin Indonesian Voices

“Untuk mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia sebagai ketua pada periode 2015 – 2017 perlu menerapkan strategi multiplication of authrority, yakni adanya t [ ... ]


Nasional
Tony Abbott Resmi Dilantik sebagai Perdana Menteri Australia
18/09/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Tony Abbott disumpah sebagai Perdana Menteri Australia yang baru pada Rabu, secara resmi mengakhiri pemerintahan Partai Buruh --yang sudah berjalan selama enam tahun, dengan janji dari pihak Konser [ ... ]


Jepang dan Vietnam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan
18/09/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Menteri Pertahanan Vietnam Phung Quang Thanh kemarin pagi (16/9/2013) menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Onodera Itsunori di Markar Besar Kementerian Pertahanan Vietnam. Kedua pihak bert [ ... ]


Asia
Aktivis Singapura Menolak Peningkatan Jumlah Imigran
19/02/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Walaupun penduduk Singapura sedikit ini tidak berarti tidak ada masalah di sana. Ternyata sedikitnya penduduk Singapura dengan proporsi populasi golongan manula semakin meningkat mengkhewatirkan Pemer [ ... ]


Ekonomi Vietnam Mendorong Negaranya Melakukan Devaluasi Mata Uang
07/02/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Menurut Harian Investment Report Vietnam, pimpinan perusahaan ekspor dan para ahli ekonomi Vietnam berpendapat, selama dua tahun ini Vietnam terus mempertahankan kestabilan kurs mata uang Repee V [ ... ]


Asia Tenggara
Kebijakan PM Jepang, Shinzo Abe Mengenai Pasukan Bela Diri Jepang Membuat Kontroversi
16/09/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Perdana Menteri Shinzo Abe kemarin (12/9/2013) di Tokyo mengatakan akan mendorong pembahasan terkait hak bela diri kolektif. Hal ini tentu akan merubah Undang-Undang Dasar sebelumnya yang hanya dipe [ ... ]


Korea Utara Protes Standar Ganda AS Atas Peluncuran Roket Korea Selatan
02/02/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara hari ini (2/2) ketika menjawab pertanyaan Kantor KNCA mengecam standar ganda dan logika perampok AS yang membela peluncuran roket Naro-1 Korea Selatan s [ ... ]


Asia Timur
Human Right Watch (HRW) Menilai Aparat Keamanan Mesir Telah Lakukan Pelanggaran HAM
25/08/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Human Right Watch (HRW) menyatakan menginvestigasi pembubaran aksi duduk Ikhwanul Muslimin di Rabba al Adawiya di Nasr City dan Lapangan Nahda di Giza yang kemudian dipublikasikan di laporannya di [ ... ]


Inggris Akan Menarik Separuh Tentaranya Dari Afghansitan pada Tahun 2013
21/12/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Inggris akan menarik 3.800 personel militer dari Afghanistan pada tahun 2013, dan menarik semua personel pada tahun 2014.

Perdana Menteri Inggris Cameron menyatakan hal ini di hadapan Majelis Rendah. D [ ... ]


Timur Tengah
MK Mesir Membatalan Hasil Pemilu Mesir
17/06/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Mahkamah Konstitusi Mesir pada hari Kamis (14/6/2012) memutuskan bahwa UU Politik yang sebelumnya berlaku dianggap tidak konstitusional, sehingga pemilihan umum yang baru dilakukan harus dibatalkan. M [ ... ]


Militer Mali Rebut Kekuasaan dari Rezim Amadou Toumani Toure
23/03/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (22/3/2012) mengecam keras aksi tentara pemberontak yang merebut kekuasaan dengan kekerasan di Mali, dan menuntut pembebasan semua pejabat yang ditahan termasuk b [ ... ]


Afrika
Kuba Mendesak AS Melepaskan Rene Gonzales
18/10/2011 | Tim Admin Indonesian Voices

Mantan agen mata-mata Kuba, Rene Gonzales, bebas dari penjara Miami, Amerika Serikat pada Jumat (7/10) pagi, setelah menjalani 13 tahun dari 15 tahun masa hukumannya karena dianggap Pemerintah AS, Gon [ ... ]


Hugo Chavez : Carlos the Jackal Pahlawan Kaum Kiri
08/11/2011 | Tim Admin Indonesian Voices

Presiden Hugo Chavez, Selasa WIB, melukiskan militan kiri Venezuela "Carlos the Jackal" saat diadili akibat serangan mematikan di Prancis pada 1980an, sebagai "pewaris paling layak bagi perjuangan-per [ ... ]


Amerika Latin
Krisis Fiskal, Pemerintahan Amerika Serikat 'Shutdown'
03/10/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Pembicaraan antara Presiden Barack Obama dengan para pemimpin Republik gagal mengakhiri penghentian operasi pemerintah AS (shutdown).  Kedua kubu saling menuduh menolak mundur dari posisinya.

Oba [ ... ]


Direktur CIA, Jenderal David Petraeus Mengundurkan Diri
12/11/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Presiden AS Barack Obama pada Jumat menerima pengunduran diri David Petraeus, direktur Central Intelligence Agency (CIA), menurut pernyataan dari Gedung Putih.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluar [ ... ]


Amerika Serikat
Krisis Gas di Eropa, Presiden Vladimir Putin Menjamin Pasokan Gas ke Eropa Aman
21/10/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Moskow akan menjamin pasokan yang stabil dan mulus gas alam untuk pelanggan di Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Senin (22/10/2012). Pernyataan ini menjadi jaminan setelah Eropa dilanda  [ ... ]


Penghematan Pemerintah Yunani di Lawan Unjuk Rasa Massa
18/10/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Salah satu pengunjuk rasa meninggal karena serangan jantung dalam bentrokan yang meletus pada hari Kamis (18/10/2012) di pusat Athena pada akhir pawai anti-penghematan yang diselenggarakan oleh serika [ ... ]


Eropa Barat
Vladimir Putin Utarakan Kebijakan Dalam dan Luar Negerinya Kepada Para Wartawan
22/12/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis (20/12/2012) mengadakan konferensi pers tentang isu-isu domestik besar dan hubungan luar negeri dalam 12 tahun dan yang kali pertama dilakukannya sejak  [ ... ]


Konflik Rusia – Ukraina : Rentannya Stabilitas Energi Uni Eropa
04/12/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Oleh : Rosita Dewi

Masih terekam jelas dalam ingatan kita bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pasokan gas dari Rusia ke Uni Eropa (UE) sebagai primary consumer [ ... ]


Eropa Timur
Lawan Devide et Impera!!!
30/09/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Oleh Heri Hidayat Makmun

Penjajahan negeri-negeri Asia dan Afrika memiliki sejarah berbeda-beda, tetapi ternyata memiliki cari khas yang sama. Apakah itu? Devide et Impere, sebuah kalimat yang pali [ ... ]


NU Salah Satu Tiang NKRI
26/10/2011 | Tim Admin Indonesian Voices

Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai soko guru yang menjadi salah satu tiang NKRI. Menurut Ketua MK, Mahfud MD, NU selalu menjaga kesatuan itu. "Tiang sosiologis dan politis untuk kelangsungan NKRI [ ... ]


Memperkokoh NKRI
Rudal Korea Selatan Dapat Menjangkau Seluruh Wilayah Korea Utara
09/10/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Konflik Korea Selatan dan Korea Utara semakin mengarah kepada peningkatan kemampuan militer masing-masing negara, setelah Korea Utara menunjukkan kekuatan dengan Parade Militer terbesar tahun 2012 ini [ ... ]


Rusia, China dan Negara-Negara Asia Tengah Latihan Militer Bersama
09/04/2012 | Tim Admin Indonesian Voices

Rusia, China dan negara-negara Asia Tengah sedang menggelar latihan militer bersama di bawah organisasi Shanghai SCO yang akan terus dibangun sebagai bagian kerjasama multilateral Rusia, China dan A [ ... ]


Perkembangan Militer
Dialog HAM Antara Pemerintah Indonesia dengan AICHR
27/06/2013 | Tim Admin Indonesian Voices

Pemerintah Indonesia telah berinisiatif melaksanakan Dialog Hak Asasi Manusia dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), di Jakarta (25/06). Wakil-wakil AICHR yang hadir pada [ ... ]


Ranres Usulan Indonesia Disahkan Majelis Umum PBB
30/10/2011 | Tim Admin Indonesian Voices

Majelis Umum PBB pada 28 Oktober 2011 secara aklamasi telah mensahkan rancangan resolusi “Treaty on the South – East Asia Nuclear Weapon Free Zone” yang sebelumnya diajukan oleh Ind [ ... ]


ASEAN
TERBARU

Sejarah Kemerdekaan

Serangan Umum 1 Maret 1949 Memperkuat Diplomasi Indonesia
Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Agresi Militer Belanda II telah kembali menancapkan kuku penjajahan dibumi nusantara yang dilancarkan pada bulan Desember 1948. TNI perlu upaya untuk kembali memperkuat dan melakukan perlawanan agar d [ ... ]


Perjuangan Melawan NICA dan Sekutu di Kotawaringin, Kalimantan Barat, 1945
Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Pergolakan di Kotawaringin, Kalimantan Barat, antara para Pejuang RI dengan NICA yang dibantu Sekutu sangat tinggi intensitasnya, boleh dikatakan sangat sengit. Australia yang mendukung penjajah B [ ... ]


Ki Hajar Dewantara Tokoh Pendidikan dan Pendiri Organisasi Modern Boedi Utomo
Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Ki Hajar Dewantara Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889.Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryani [ ... ]


Perjuangan Menempuh Kemerdekaan Melalui Media Massa Tahun 1908 - 1945
Tim Admin Indonesian Voices

Pergerakan kebangsaan setelah tahun 1908 memberikan corak yang berbeda dengan sebelumnya. Pergerakan yang ada berupa pergerakan intelektual yang berbasis organisasi dan juga penggunaan media masa  [ ... ]


Peran PMI Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Tim Admin Indonesian Voices

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan In [ ... ]


Sejarah Kemerdekaan

Internasional

Hukuman Mati Pengadilan Mesir Terhadap Tahanan Politik Melanggar HAM
17/04/2014 | Tim Admin Indonesian Voices

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan keputusan pengadilan Mesir melanggar tiga prasyarat vonis mati dari perspektif HAM. Pasalnya, kasus utama di Mesir merupakan perbedaan sik [ ... ]


Barack Obama Menawarkan Perubahan Pengawasan Telepon Domestik
18/01/2014 | Tim Admin Indonesian Voices

Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat (17/01/2014) menawarkan serangkaian perubahan kepada Badan Keamanan Nasional ( NSA ) mengenai praktek pengawasan yang sekarang ini sangat kontroversial, tuju [ ... ]


Korea Utara Protes Latihan Militer Korea Selatan dan AS
17/01/2014 | Tim Admin Indonesian Voices

Komisi Pertahanan Korea Utara (Korut) kemarin (16/1) mengusulkan kepada Korea Selatan (Korsel) untuk menghentikan segala aksi permusuhan dan mencegah terjadinya perang nuklir. Korut mengusulkan k [ ... ]


Isu Internasional

Ekonomi

BUMN dan BUMS yang Beroperasi di Timor Leste Bentuk Asosiasi
Tim Admin Indonesian Voices

Pimpinan dan perwakilan BUMN dan BUMS yang mewakili operasi bisnis di Timor-Leste (TL) menyepakati pembentukan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Timor-Leste. Kesepakatan tersebut disetujui secara aklam [ ... ]


Minyak Sawit Indonesia Bisa Mendominasi Pasar Minyak Nabati Dunia
Tim Admin Indonesian Voices

Permintaan Minyak Sawit Indonesia akan terus meningkat dan ditengarai akan semakin mendominasi pasar dunia. Hal ini menjadi topik hangat dalam pembahasan bersama Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia D [ ... ]


Bangun Industri yang Berkelanjutan adalah Strategi Mutlak
Tim Admin Indonesian Voices

Memanfaatkan momentum yang ada, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI (PPIH) bekerjasama dengan Kedutaan Besar/Perutusan Tetap RI Wina menyelenggarakan Workshop Internasional berte [ ... ]


KPK Mengendus Kerugian Negara 6,7 Triliun pada Eksplorasi Batubara
Tim Admin Indonesian Voices

KPK mengindikasi adanya kerugian negara sebesar Rp6,7 trilun dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung [ ... ]


Walaupun Di Uni Eropa dan AS Krisis Ekonomi, tetapi Ekonomi Di Asia Sampai Penghujung Tahun 2012 Tetap Stabil
Tim Admin Indonesian Voices

Seakan menantang ramalan para ekonom Un Eropa yang akan memperkirakan krisis Uni Eropa akan berdampak besar bagi Asia, tetapi faktanya sampai penghujung tahun 2012, sejumlah negara emerging market  [ ... ]


Redonominasi Untuk Melindungi Mata Uang Rupiah
Tim Admin Indonesian Voices

Oleh Heri Hidayat Makmun Pemerintah akan melakukan pengamanan rupiah, salah satunya adalah redenominasi mata uang rupiah. Redenominasi ini adalah untuk menghapus tiga angka nol, yaitu Rp 1.000 menj [ ... ]


Isu Ekonomi Lainnya


Latest News

Popular

Pariwisata Indonesia

Wisata ke Jatim Park 2 di Kota Batu Malang
04/11/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Bagi Anda yang suka dengan wisata yang bersifat edukatif datanglah ke Kota Batu Malang. Objek wisata ini bernama Jatim Park 2 menjadi tempat wisata kebanggaan masyarakat Kota Batu, Malang. Selain J [ ... ]


Koleksi Burung Merak di Kebun Binatang Bandung
04/10/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Keberadaan burung merak di Kebun Binatang Bandung benar-benar menjadi perhatian para pengunjung. Bukannya saja tingkatnya yang lucu tetapi juga keindahan burung ini saat memekarkan seluruh sayapnya [ ... ]


Benteng Kuto Besak, Benteng Bersejarah Kota Palembang
30/09/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Bangunan ini dibangun selama 17 tahun di mulai pada tahun 1780 dan diresmikan pemakaiannya pada hari senin tanggal 21 Februari 1797.

Pemprakarsa pembangunan benteng ini adalah Sultan Mahmud Badarudd [ ... ]


Gudang Lelang Bandar Lampung, Bekas Tempat Pelelangan Ikan yang Terlupakan
10/08/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Gudang Lelang merupakan suatu tempat di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung yang berada di tepi pantai. Diamana banyak sekali kapal-kapal nelayan bongkar muat hasil laut dan tangkapan, atau [ ... ]


Keindahan Gunung Ungaran di Semarang, Jawa Tengah
04/06/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Gunung Ungaran adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya terletak di sebelah Selatan - Barat Daya kota Semarang dengan jarak sekitar 40 Km, tepatnya berada di kabupaten Semarang. Gu [ ... ]


Pariwisata Indonesia

Budaya Indonesia

Cendramata Patung Prajurit Kesultanan Mataram di Malioboro, Yogyakarta
18/06/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Yogyakarta memang unik, Provinsi yang memiliki keistimewaan sampai sekarang ini masih kuat memagang tradisi Kesultanan Mataram. Salah satunya adalah tentang cendramata-cendramata yang antik di jual di [ ... ]


Uang Lama 10 Rupiah Cetakan Dai Nippon Jepang
29/06/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Saat menjajah Indonesia, pemerintah Jepang (Dai Nippon) membuat UU No. 2 tanggal 8 Maret 2602 (tahun Jepang Kooki atau tahun 1942) tentang mata uang. Semua mata uang yang ada digantikan oleh uang ker [ ... ]


Kendi/Kibuk Untuk Prosesi Pernikahan Adat Lampung
27/06/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Kendi dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, China, Jepang, Thailand, dan Indonesia yang tersebar hampir diseluruh nusantara. Salah satunya adalah di masyarakat adat Lampung. Kendi memil [ ... ]


Wayang Golek Teater Tradisional Masyarakat Sunda
11/09/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Wayang adalah bentuk teater rakyat yang sangat popular. Orang sering menghubungkan kata “wayang” dengan ”bayang”, karena dilihat dari pertunjukan wayang kulit yang memakai laya [ ... ]


Budaya Batik sebagai Warisan Kemanusiaan Nusantara
23/08/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Batik tidak sekedar kain bermotif, tetapi sudah menjadi ciri khas budaya nusantara. Dalam literatur internasional, teknik yang biasa di pakai para pengrajin di Yogyakarta ini dikenal sebagai wax-resi [ ... ]


Bubu Perangkap Ikan Masyarakat Jambi
12/08/2012 | Tim Admin Indonesian Voices
article thumbnail

Bubu atau ada juga yang menyebutnya dengan keramba, sebenarnya termasuk perangkat ikan atau udang yang dipasang secara tetap di dalam air untuk jangka waktu tertentu yang memudahkan ikan masuk dan m [ ... ]