Mayoritas Daerah pemekaran di Indonesia terjadi penyimpangan penggunaan anggaran Negara. Menurut Deputi Investigasi BPKP Pusat Suraji disela sosialisasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di gedung graha Abdi Persada Selasa (10-05-10) mengungkapkan penyimpangan disebabkan karena minimnya SDM dan sarana.

Akuntabilitas pengelolaan Negara di daerah pemekaran cenderung diakui Suraji kerapkalli belum siap, karena daerah pemekaran tidak menguasai dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan penguasaan system pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk mewujudkan pemeintah yang baik harus dilakukan dengan penguatan pelaksanaan SPIP. SPIP menurut Suraji mengatur prosedur yang integral mengenai system laporan keuangan, managemen asset dan lainnya. Tujuan pentingnya adalah untuk menghidari terjadinya penyimpangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalsel Muchlis Gafuri mengatakan SPIP dengan lima unsurnya, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan, menjadi keniscayaan tercapainya tujuan bersama.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang Integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Muchlis menambahkan Pentingnya SPIP sangat dirasakan PEMDA Provinsi Kalsel ke depan terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah. Peran Gubernur yang semakin signifikan di masa mendatang tidak pelak lagi membutuhkan SPIP sebagai dasar pengendalian , agar tugas-tugas Gubernur, baik sebagai Wakil Pemerintah maupun Kepala Daerah, dapat berjalan dengan baik.

Menurut Muchlis Pentingnya SPIP dalam peran Gubernur setidaknya dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, sebagai Wakil Pusat, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Garis akuntabilitas ini terkait dengan sumber wewenang dan tugas Gubernur (baik bersifat kebijakan maupun manajerial) yang bersumber dari Pusat dalam kerangka Dekonsentrasi. Dalam kaitan itu, Presiden melalui Mendagri melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan tugas Gubernur tersebut. SPIP dalam hal ini menjadi menjadi faktor menentukan keberhasilan tugas Gubernur karena keandalan pelaporan merupakan salah satu tujuan SPIP.

Kedua, dalam konstruksi perwilayahan, tidak saja ditandai seragamnya batas yurisdiksi sebagai Instansi vertikal dengan Provinsi yang berimplikasi pada otoritas koordinasi Gubernur atas perangkat teknis Pusat tersebut, tetapi juga berhimpitnya Daerah Otonom dengan wilayah administrasi Provinsi yang berimplikasi pada dwifungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah. Disini kejelasan sistem pengawasan menjadi atribut yang harus disandang Gubernur selaku koordinator wilayah, yang terkandung pula dalam SPIP.

Ketiga, penataan struktur relasi antar tingkat pemerintahan. Sebagai sesama daerah otonom, jelas tak ada hubungan hirarkial Provinsi dengan Kabupaten/Kota karena memang tidaklah logis suatu entitas otonom menjadi subordinat dari entitas otonom lainnya. Tapi, sebagai Wilayah kerja Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pusat maka desain hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota jelas bertingkat. Maka, Gubernur berkewenangan penuh melakukan sejumlah tugas pengawasan, pembinaan dan koordinasi terhadap suatu kab/kota, antar kab/kota, maupun antar kab/kota dengan Provinsi sendiri.

Lebih lanjut Muchlis mengatakan beberapa penghargaan yang diperoleh Kalimantan Selatan dari Pemerintah Pusat antara lain : Peningkatan Produksi beras nasional diatas 5%,  Penghargaan Abdi Tani Nelayan, Penghargaan Investment Award, Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM, Penghargaan Anugerah Kehormatan dalam memajukan Pendidikan dan Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Pertama, Penghargaan Ksatria Bhakti Husada Bidang Kesehatan, Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penghargaan terhadap Penuntasan kemiskinan yang memperoleh rating kedua yang penduduk miskinnya terendah setelah DKI  Jakarta.

Dalam rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pendapatan telah diberikan pengakuan berupa ISO 9001-2000 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapore Pte Ltd.

Pada sisi belanja Daerah, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan untuk belanja langsung, dimana kondisi ini mencerminkan bahwa belanja yang direalisasikan lebih banyak ditujukan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan publik,
Namun di atas semua itu, diakui bahwa laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Perkecualian) dari BPK.

Sementara itu juga dalam pengimplementasian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan yang sangat baik dari segi kualitas. Hal ini diketahui dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kelompok sepuluh besar dari 33 Provinsi.

Meskipun, Kalimantan Selatan mencapai kemajuan dan prestasi dalam Pembangunan, hal itu seharusnya dapat pula dicerminkan dengan Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Untuk itu, kami memerlukan BPKP  untuk senantiasa mendampingi kerja keras kami guna menjaga kelangsungan keberhasilan ini. (muh)

Sumber : Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 11 Mei 2010