Oleh Heri Hidayat Makmun
Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kemudian di tambahkan lagi dalam penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang".
Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Tapi coba kita lihat dengan regulasi minyak dan gas kita ini. Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang disahkan Pemerintahan Megawati itu meliberalisasi seluruh kegiatan usaha migas, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir.
Inilah yang menyebabkan asing seakan gurita di negari ini. Setelah UU itu disahkan pada 23 Nopember 2001, korporasi asing semakin leluasa menguasai bisnis migas.
Jika sebelumnya korporasi asing itu sudah menguasai sektor hulu, kini mereka segera merambah sektor hilir.
Apa saja kerugian kita dalam akibat UU Migas ini:
1. UU No. 22 Tahun 2001 menjelaskan peran dan kewenangan negara dipangkas hanya
sebatas sebagai regulator. Secara formal negara memang masih diakui sebagai
pihak yang menguasai migas (pasal 4 ayat 1). Akan tetapi, penguasaan itu sekadar
menjadikan Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (pasal 4 ayat 2). Yang
dimaksud dengan kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada
pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (Dalam
pasal 1 ayat 5). Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah diberi
kewenangan membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3).
Kendati disebut sebagai badan pelaksana, fungsi dan tugasnya tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi secara langsung. Badan ini hanya
berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu (Pasal 44 ayat 2).
Di antara tugasnya adalah melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama,
memonitor pelaksanaannya, dan menunjuk penjual migas (Pasal 44 ayat 3).
Adapun pelaksana langsung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi—disebut dengan
kegiatan usaha hulu—adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang didasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (Bab IV, pasal 11, ayat 1).
2. Negara tidak diperkenankan melakukan penyelenggaraan eksplorasi dan eksploitasi.
Dua hal ini harus diserahkan kepada pihak lain.
3. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa kegiatan usaha hulu bisa dilakukan BUMN
atau BUMD, tetapi kedua badan usaha itu hanya berkedudukan sebagai pelaku usaha
yang diletakkan sejajar dengan swasta, termasuk korporasi asing. Padahal dalam
sistem kita BUMN dan BUMD adalah wakil dari negara.
4. Sektor hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga
harus juga diserahkan kepada pihak lain. Kewenangan Pemerintah hanya sebatas
membentuk Badan Pengatur yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan pada
kegiatan usaha hilir (Bab I, pasal 1, ayat 24). Sebagaimana dalam sektor hulu,
pelaku usaha pada sektor hilir ini juga berupa BUMN, BUMD, koperasi, usaha
kecil, dan badan usaha swasta (Bab III, pasal 9, ayat 1).
5. UU Migas juga menjadikan seluruh kegiatan usaha migas, baik sektor hulu maupun
hilir diharuskan melalui mekanisme pasar. Dalam arti bahwa bumi air dan kekayaan
yang terkandung tidaklah dikelola sepenuhnya untuk rakyat, tetapi untuk para
koorporat, yang menyedihkan lagi untuk koorporat asing.
Hasil dari UU tersebut contohnya adalah kekalahan Pertamina dibandingkan Exxon. Dalam tender yang dilakukan antara BUMN seperti Pertamina dengan Exxon Mobil dalam memperebutkan Blok Cepu. Point-point dalam lelang lebih memungkinkan untuk menerima pengelola asing. Point-point tersebut juga berdasarkan aturan asing.
Dalam berbagai fakta yang berkaitan dengan pertambangan di Indonesia terlihat jelas bahwa UUD 45 kita dilumpuhkan oleh liberalisasi migas dari hulu sampai hilir. Jika sebelumnya hanya Pertamina yang diizinkan menguasai sektor ini, kini terbuka lebar bagi masuknya swasta, termasuk korporasi asing.
Memang dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu (Pasal 1 ayat 18: Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah NKRI yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Akan tetapi, korporasi asing itu bisa saja mendirikan anak perusahan di sini dengan menjadi badan hukum. Kini sudah ada beberapa perusahaan asing yang turut dalam kegiatan usaha hilir, seperti Shell (Belanda) dan Petronas (Malaysia) tetapi keuntungan sepenuhnya mereka yang mendapatkan.
Mekanisme pasar juga berlaku dalam penentuan harga migas yang dijual kepada masyarakat. Dalam pasal 28 ayat 2 termaktub: Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
Dengan ketentuan ini, Pemerintah tidak lagi berhak mematok harga BBM seperti yang selama ini dilakukan, juga tidak boleh memberi subsidi BBM. Harga harus diserahkan kepada pasar.
Sukurnya Mahkamah Konstitusi beraksi cepat untuk mengamankan konstitusi kita. UU Migas yang menyalahi perundangan yang diatasnya ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Namun kita harus tetap berhati-hati. Faktanya walaupun UU ini dibatalkan, asing sempat memenangkan Exxon untuk mengelola Cepu.
