Oleh : Septa Muktamar
Dalam dua tahun ini kita di resahkan oleh penembakan di berbagai lokasi di Timika, kemudian kita juga dikejutkan dengan dikejutkan atas sikap 40 anggota Kongres Amerika Serikat yang mengirimkan surat kepada Presiden SBY berkaitan dengan tuntutan pembebasan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ditengarai sikap ke empat puluh anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengirimkan surat kepada SBY tersebut karena keberhasilan lobi-lobi politik tokoh-tokoh kemerdekaan Papua di luar negeri sehingga berhasil meyakinkan mereka bahwa pembebasan anggota OPM adalah bagian dari dukungan terhadap kemerdekaan Papua.
Walaupun pemerintah AS menyatakan bahwa surat yang mewakilli suara puluhan congressman tersebut bukan sikap resmi AS tetapi sikap tersebut lebih tampak sebagai intervensi kepada urusan dalam negeri RI.
Pemerintah RI bersikap dingin mensikapi surat itu karena isu Papua merupakan urusan dalam negeri dan bisa sangat sensitif untuk konsumsi politik luar negeri.
Intervensi AS atas urusan dalam negeri Indonesia ini tampaknya terus terjadi sepanjang sejarah negara ini.
Kita kembali teringat bagaimana pemerintahan di masa Soekarno berhasil
menangkap basah penyusupan CIA di Maluku pada tahun 1958, yang menyamar sebagai pilot, dan kemudian diadili secara tertutup. Sebagian sejarawan menduga Amerika saat itu mendanai pemberontakan pemerintahan revolusioner republik Indonesia dan perjuangan Semesta di Maluku.
Kemudian saat terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 sebagian ahli juga menduga Amerika melalui CIA juga terlibat dalam peristiwa itu.
Banyak yang menduga Amerika berkepentingan terhadap sikap politik luar negeri Indonesia di bawah Soekarno yang potensial menjadi ancaman mereka sehingga Soekarno harus diturunkan.
Berubahnya haluan politik di bawah pemerintahan Soeharto menyebabkan AS juga banyak mencampuri persoalan ekonomi maupun politik dalam negeri Indonesia.
Soeharto dengan tim ahli ekonominya megundang kehadiran lembaga donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk menolong perekonomian Indonesia yang hampir bangkrut, AS yang memiliki saham terbesar sejak tahun 1970-an diyakini benyak mempengaruhi kebijakan ekonomi Pemerintah.
Karena kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor tersebut meyebabkan Indonesia justru amat bergantung pada hutang luar negeri, kebijakan ini yang kemudian melahirkan krisis ekonomi.
Krisis terjadi akibat besarnya beban hutang yang ditanggung pemerintah. Setelah krisis ekonomi terjadi IMF malah menekan pemerintah melakukan privatisasi aset-aset negara sebagai konsekuensi pemberian hutang mereka yang terbukti semakin membangkrutkan perekonomian Indonesia.
Contoh lainnya adalah kasus Timor Timur selain mendukung pelaksanaan referendum tahun 1999, AS melalui berbagai LSM-nya juga mendesak pemerintah agar segera menindak tokoh-tokoh sipil dan militer Indonesia untuk di bawa ke pengadilan kejahatan perang guna mempertanggungjawabkan kerusuhan pasca referendum yang dimenangi kelompok pro kemerdekaan sehingga Timor Timur lepas dari RI.
Menurut Asep Firman (2005) Intervensi AS terhadap Indonesia terjadi setidaknya didasari oleh alasan-alasan:
Pertama, secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka.
Kedua, secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara imperialis seperti AS untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung (melalui sejumlah perusahaan multinasional AS yang tersebar di seluruh Indonesia).
Di samping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri seperti AS.
Ketiga, secara ideologi-politik, mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 87,07%) adalah Muslim. Sebagaimana dipahami, ideologi Islam sudah lama dipandang sebagai ancaman paling potensial oleh Barat (baca: AS) setelah runtuhnya ideologi komunis. Karena itu, Barat dan AS sangat tidak menginginkan jika ideologi Islam bangkit di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, sebagaimana hal itu juga tidak dikehendaki oleh AS terjadi di belahan Dunia Islam yang lain. Oleh karenanya sangat wajar kiranya berdasarkan peta strategis Indonesia tersebut maka Amerika sangat berkepentingan untuk terus menanamkan pengaruh dan penguasaannya di Indonesia.
